Connect with us

Rumpun

Seleksi Anggota KI Kabupaten Sumenep 2025-2029, Ini Poin-Poin Persyaratannya

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuka seleksi terbuka calon anggota Komisi Informasi (KI) untuk periode 2025-2029.

Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KI Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, mengatakan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihaknya mengundang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumenep untuk empat tahun ke depan.

“Poin-poin persyaratan kita tuangkan dalam surat pengumuman seleksi nomor 400.14.4.3/44/106.2/2025, tertanggal 15 April 2025. Poin-poin tersebut meliputi ketentuan umum, tata cara pendaftaran, waktu dan tahapan-tahapan lainnya,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Ferdiansyah juga menjelaskan, untuk pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring dari tanggal 21 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 5 Mei 2025 pukul 23.59 WIB.

“Melalui laman https://seleksi-ki.sumenepkab.go.id/ dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen-dokumen asli yang ditentukan tim seleksi,” terangnya.

Setelah itu hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 28 Mei 2025. Kemudian dilanjutkan dengan tes potensi tanggal 11 Juni 2025, dan pengumuman hasil tes potensi pada 13 Juni 2025.

“Dilanjutkan tahap psikotes dan dinamika kelompok 15 Juli 2025, yang hasilnya akan diumumkan pada 17 Juli 2025. Kemudian tahap wawancara tanggal 24 Juli 2025,” bebernya.

“Pengumuman hasil wawancara pada 29 Juli 2025, terakhir tahap penulisan makalah 31 Juli 2025 sampai 04 Agustus 2025. Mengenai pengumuman hasil akhir akan diumumkan kemudian,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Komisi Informasi memiliki tiga poin tugas. Pertama, menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi. Kedua, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, dan terakhir menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. (rzl/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rumpun

Bupati Sumenep Minta Pengelola Wisata Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Kebersihan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta pengelolaan destinasi wisata mningkatkan pelayanan, baik dari kelengkapan fasilitas maupun kebersihan lingkungan, agar pengunjung merasa nyaman.

Menurut Fauzi, kelengkapan fasilitas hingga kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan yang baik itu penting,” ujar Fauzi di Sumenep, Jumat (15/5/26).

Kabupaten Sumenep, lanjut dia, memiliki banyak potensi wisata menarik dan beragam. Ia menegaskan, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara maksimal dan profesional agar mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata unggulan.

Fauzi juga mendorong Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk melakukan pengawasan serta pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya.

“Jika wisata dikelola dengan baik, maka pengunjung akan merasa nyaman dan tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar,” terangnya.

Fauzi berharap, seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, ikut menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata demi kemajuan daerah. (rzl/s3)

Continue Reading

Rumpun

Perdana, PMII Universitas PGRI Sumenep Gelar Nobar Pesta Babi

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumentar Pesta Babi di Cafe Kancakona, Babbalan, Batuan Sumenep, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Para peserta, dari kalangan mahasiswa dan orang tua, berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan film yang menampilkan potret nyata ketimpangan di Papua.

Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, menyampaikan, gelaran film Pesta Babi bagian dari kaderisasi untuk memupuk intelektualitas terhadap anggota dan kader. Menurutnya, gelaran nobar ini sengaja dibuka untuk umun supaya masyarakat sadar, ada ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.

“Kami menginginkan adanya kegiatan dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ungkapnya.

Diky menegaskan, sempat ada dari pihak kepolisian yang juga turut hadir, akan tetapi tidak sampai membubarkan berlangsungnya acara tersebut.

“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini, dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikitpun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyampaikan, film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyrakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya.

“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, film Pesta Babi membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.

“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep. Tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rusaili, menyatakan, film Pesta Babi mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian, tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat.

“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” ujarnya.

“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat Papua,” imbuhnya.

Wilda mendorong mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.

“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif mendukung saudara kita di Papua, supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya. (zai/s3)

Continue Reading

Rumpun

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep: Ramadan Mengajarkan Kita Jadi Pribadi Sederhana

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, tampak anggun dan elegan dengan balutan busana sederhana.

Hal itu tampak dalam acara bukan bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat, serta tamu undangan di Pendopo Agung Keraton, Jumat (27 /2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi dalam memperkuat sinergi menuju Sumenep yang bermartabat dan religius.

Menurut dr. Erliyati, puasa Ramadan mengajarkan akan pentingnya kesederhanaan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memajukan Kabupaten Sumenep.

“Puasa Ramadan mengajak kita jadi pribadi yang sederhana, pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa silaturahmi yang dikemas dalam buka bersama ini menjadi sarana strategis untuk mempererat ukhuwah.

“Alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan serta stabilitas sosial di tengah masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.

“Pemerintah daerah sangat membutuhkan doa dan dukungan para alim ulama serta tokoh masyarakat, agar setiap pelaksanaan program pembangunan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (mns/s3)

Continue Reading

Trending