PABIASA.COM, Banyuwangi – Peringatan Hari Santri di Banyuwangi selalu mendapat perhatian lebih dari Pemkab Banyuwangi. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkannya, mulai Rembuk Santri, Santri Mengajar, pemeriksaan hingga para ASN lingkungan pemkab mengenakan pakaian ala santri mulai dari Senin – Sabtu (19-24 Oktober 2026).

Pelaksanaannya, ASN muslim laki-laki diwajibkan mengenakan sarung dan kemeja ala muslim, sedangkan ASN muslim perempuan mengenakan baju gamis muslimah. Sementara untuk ASN yang beragama lain menyesuaikan.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran dan kontribusi para santri dalam perjuangan bangsa serta pembangunan daerah. Berbagai kegiatan digelar untuk memperingati Hari Santri.

“Hari Santri di Banyuwangi selalu diperingati dengan meriah di Banyuwangi. Kami juga mengajak karyawan pemkab untuk mengenakan pakaian ala santri,” ujar Ipuk di Banyuwangi, Rabu (21/10/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah panjang perjuangan kaum santri yang kontribusinya sangat besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Hari Santri, tambah dia, bukan sekedar peringatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengingat nilai-nilai luhur yang diwariskan para ulama dan santri. Seperti semangat pengabdian, kejujuran, kerja keras dan cinta tanah air.

“Nilai-nilai ini harus terus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk terus diterapkan oleh ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” ujarnya.

Peringatan Hari Santri di Banyuwangi sendiri dimeriahkan dengan berbagai kegiatan mulai dari Cek Kesehatan Gratis 15 – 24 Oktober, Festival Anak Sholeh 18 Oktober, Santri Mengajar 19 Oktober, Rembuk Santri 20 Oktober, Pelatihan Masjid Affiliate 21 Oktober, Santri Enterpreneur 22 Oktober, dan puncaknya Upacara Hari Santri 22 Oktober. (ar/s3)

PABIASA.COM, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta pengelolaan destinasi wisata mningkatkan pelayanan, baik dari kelengkapan fasilitas maupun kebersihan lingkungan, agar pengunjung merasa nyaman.

Menurut Fauzi, kelengkapan fasilitas hingga kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan yang baik itu penting,” ujar Fauzi di Sumenep, Jumat (15/5/26).

Kabupaten Sumenep, lanjut dia, memiliki banyak potensi wisata menarik dan beragam. Ia menegaskan, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara maksimal dan profesional agar mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata unggulan.

Fauzi juga mendorong Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk melakukan pengawasan serta pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya.

“Jika wisata dikelola dengan baik, maka pengunjung akan merasa nyaman dan tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar,” terangnya.

Fauzi berharap, seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, ikut menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata demi kemajuan daerah. (rzl/s3)

PABIASA.COM, Sumenep – Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumentar Pesta Babi di Cafe Kancakona, Babbalan, Batuan Sumenep, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Para peserta, dari kalangan mahasiswa dan orang tua, berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan film yang menampilkan potret nyata ketimpangan di Papua.

Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, menyampaikan, gelaran film Pesta Babi bagian dari kaderisasi untuk memupuk intelektualitas terhadap anggota dan kader. Menurutnya, gelaran nobar ini sengaja dibuka untuk umun supaya masyarakat sadar, ada ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.

“Kami menginginkan adanya kegiatan dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ungkapnya.

Diky menegaskan, sempat ada dari pihak kepolisian yang juga turut hadir, akan tetapi tidak sampai membubarkan berlangsungnya acara tersebut.

“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini, dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikitpun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyampaikan, film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyrakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya.

“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, film Pesta Babi membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.

“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep. Tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rusaili, menyatakan, film Pesta Babi mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian, tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat.

“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” ujarnya.

“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat Papua,” imbuhnya.

Wilda mendorong mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.

“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif mendukung saudara kita di Papua, supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya. (zai/s3)