Politik

Refleksi 52 Tahun PDIP, Menggali Spirit Perjuangan

Published

2 tahun ago

11/01/2025

PABIASA.COM, Surabaya – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jatim menggelar seminar refleksi yang menggali nilai-nilai perjuangan partai berlambang banteng moncong putih.

Seminar bertajuk Refleksi 52 Tahun PDI Perjuangan: ‘Perjalanan Panjang serta Berliku Merawat dan Mengawal Demokrasi’, di Mercure Surabaya Grand Mirama, menjadi ajang untuk mengenang perjalanan panjang partai sekaligus meneguhkan semangat dalam menghadapi tantangan masa depan, Sabtu (11/1/2024).

Wakabid Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono Kanang, mengatakan bahwa perjalanan PDI Perjuangan adalah bukti kebenaran akan selalu muncul di tengah berbagai tantangan.

Dengan tema HUT ke-52 tahun, Satyam Eva Jayate atau kebenaran akan menang, Kanang mengajak seluruh kader untuk terus menjaga api perjuangan yang telah membakar semangat partai selama lebih dari lima dekade.

“Merefleksi perjalanan ini, kita disadarkan bahwa kebenaran akan selalu muncul di tengah kekeruhan. Ini bukan sekadar tema, tetapi semangat yang harus terus kita jaga dan implementasikan. Api perjuangan yang tak kunjung padam harus menjadi kekuatan kita untuk menghadapi masa depan,” ujar Kanang.

Pria yang juga anggota DPR RI itu menjelaskan, perjalanan PDI Perjuangan selama ini penuh dengan dinamika dan tantangan. Dari penyerangan 27 Juli 1996 yang bertujuan melemahkan eksistensi partai, hingga larangan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum, PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri dan terus melangkah maju.

Bahkan, pada Pemilu 1999, partai ini berhasil meraih kemenangan dan mengantarkan Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.

“Sejarah membuktikan, meski ada banyak upaya untuk menghancurkan eksistensi partai ini, kebenaran selalu bergerak. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa perjuangan yang dilandasi nilai kebenaran tidak akan pernah sia-sia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kanang menuturkan relevansi tema Satyam Eva Jayate dalam konteks politik saat ini. Di tengah krisis panutan yang melanda, ia menegaskan pentingnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

“Kita berada dalam situasi di mana krisis panutan menjadi tantangan besar. Karena itu, kita harus mampu melahirkan pemimpin yang menjadikan kebenaran sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan langkah politik,” tambahnya.

Karena itu, menurutnya seminar ini juga menjadi ajang bagi para kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk memperkuat solidaritas dan menyatukan visi dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

Kanang menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya partai politik, tetapi juga rumah perjuangan bagi rakyat Indonesia.

“Selama 52 tahun, PDI Perjuangan telah membuktikan diri sebagai penjaga demokrasi di Indonesia. Kita tidak hanya berpolitik, tetapi juga mengadvokasi rakyat, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kedaulatan bangsa ini. Inilah semangat yang harus terus kita bawa ke depan,” tuturnya.

Seminar ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri atas kader, akademisi dan organisasi kepemudaan di Jawa Timur. Mereka berharap nilai-nilai perjuangan yang diusung PDI Perjuangan dapat terus diwariskan kepada generasi muda, sehingga partai ini tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. (yl/s3)

Up Next

DPRD Jatim Desak Investigasi Penerbitan SHM Lahan di Laut Sumenep

Don't Miss

Perempuan Penggerak Paslon Faham Deklarasi bersama Emak-Emak di Rubaru

Click to comment

Politik

Legislator PKB Ini Minta Pengawasan Program BSPS 2026 di Sumenep Diperketat

Published

4 bulan ago

14/05/2026

Redaksi Pabiasa

PABIASA.COM, Sumenep – Kabupaten Sumenep memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026 sekitar 500 unit. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kuota pada tahun 2024 sekitar 5.490 unit.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, megatakan bahwa berkurangnya jumlah penerima bantuan justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program BSPS secara menyeluruh.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan sejak tahap awal guna mencegah terulangnya terjadinya dugaan penyimpangan.

“Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas administrasi, sementara problem di lapangan tetap terjadi. Kami minta pengawasannya diperketat dan efektif,” ujar Yasid di Sumenep, Kamis (14/5/2026).

Politisi PKB itu menegaskan, pengawasan tidak cukup sekadar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, akan tetapi pemerintah daerah juga mesti memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai dana Rp250 juta (untuk pengawasan) hanya habis untuk rapat, perjalanan dinas atau laporan kertas semata. Sementara substansi pengawasannya lemah,” jelas Yasid.

Yasid juga berharap, pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lebih transparan dan akuntabel sehingga program bantuan perumahan tersebut tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin program yang sejatinya sangat baik untuk membantu masyarakat miskin justru kehilangan kepercayaan publik akibat tata kelola yang buruk,” tandasnya.

Politik

DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

Published

6 bulan ago

04/03/2026

Redaksi Pabiasa

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.

THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.

“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.

Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.

“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)

Politik

Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

Published

7 bulan ago

19/02/2026

Redaksi Pabiasa

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.

Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).

Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.

“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.

“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)