Connect with us

Pendidikan

Pemkot Surabaya Gratiskan Gratiskan Surat Sehat untuk Pelajar SMP/Sederajat Daftar SMK

Published

on

PABIASA.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan pada seluruh puskesmas dan tiga rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menggratiskan biaya penerbitan Surat Keterangan Sehat bagi pelajar SMP/sederajat yang akan mendaftar ke jenjang SMK.

Untuk calon murid baru SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu memang diwajibkan melakukan verifikasi hasil tes kesehatan dari puskesmas atau RS pemerintah. Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu akan berlangsung hingga 14 Juni 2025.

“Saya sudah minta seluruh puskesmas dan RS milik Pemkot Surabaya untuk menggratiskan Surat Keterangan Sehat bagi anak-anak Surabaya yang mau daftar ke SMK,” ujar Eri, pada Senin (9/6/2025).

“Jangan sampai anak-anak Surabaya kesulitan mengakses penerbitan surat keterangan sehat yang bisa mengganggu proses pendaftaran di SMK,” lanjutnya.

Selama ini, aturan soal retribusi jasa umum pelayanan kesehatan puskesmas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur soal penerbitan surat keterangan sehat. Khusus untuk periode Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Eri akan menggratiskan biaya tersebut. Berlaku untuk siswa SMP orang tuanya ber-KTP Surabaya.

“Kami ingin membantu adik-adik SMP, MTs dan yang sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu yang mensyaratkan adanya surat keterangan sehat. Langsung saja datang ke puskesmas, gratis. Kebijakan ini juga akan diterapkan pada penerimaan murid baru tahun berikutnya untuk pendaftaran SMK agar semakin meringankan pelajar dan orang tuanya,” jelas Eri.

“Bagi yang sudah terlanjur bayar, bukti pembayaran bisa diserahkan kembali ke Puskesmas. Biaya akan dikembalikan,” imbuhnya.

Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk membantu calon pelajar SMK di Surabaya.

Meski sistem pengelolaan SMA/SMK bukan berada wewenang Pemkot Surabaya, ia berkomitmen untuk seoptimal mungkin membantu dari aspek-aspek penunjang, termasuk menggratiskan surat keterangan sehat bagi calon pendaftar SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu.

“Pemkot Surabaya juga sejak beberapa tahun terakhir memberikan Beasiswa Pemuda Tangguh yang telah dinikmati 21.000 pelajar SMA/SMK. Juga ada perlengkapan sekolah gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Kita akan tanggung jawab semaksimal mungkin, membantu anak-anak ini ke jenjang pendidikan berikutnya. Artinya, problem administrasi yang bisa kita jangkau, pasti akan kita tindak lanjuti. Seperti surat keterangan sehat ini,” tandasnya. (ny/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Komisi IV DPRD Sumenep Minta Sekolah Tertib Administrasi Dana BOS

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Sami’oeddin, menekankan pentingnya ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) untuk memperkuat akuntabilitas anggaran pendidikan.

Ia juga mengingatkan setiap sekolah untuk mematuhi kewajiban penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ada sekolah yang tidak mengikuti ketentuan, Disdik harus memberikan pembinaan langsung,” ujar Sami’oeddin, pada Selasa (3/3/2026).

Politisi PKB ini juga menegaskan, DPRD Sumenep bersama Dinas Pendidikan (Disdik) telah membahas persoalan tata kelola administrasi dana BOS tahun 2025 dan sepakat melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Ia mengungkapkan, sebelumnya masih ditemukan sejumlah sekolah yang belum memahami tata kelola administrasi dana BOS. Bahkan, terdapat kewajiban pelaporan yang justru dikerjakan oleh pihak luar, sehingga sekolah tidak memahami alur penyusunan laporan secara mandiri.

Ke depan, Sami’oeddin meminta seluruh sekolah mengerjakan sendiri administrasi pengelolaan dana BOS. Jika mengalami kendala, sekolah dipersilakan berkonsultasi langsung dengan Disdik untuk mendapatkan pendampingan.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar sekolah tidak memindahkan dana dari rekening resmi sekolah ke rekening lain karena hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Sami’oeddiin berharap pembenahan tata kelola dana BOS di bawah kepemimpinan kepala dinas yang baru dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Sumenep. (rzl/s3)

 

Continue Reading

Pendidikan

Bupati Bangkalan Serahkan Beasiswa untuk 283 Siswa dan Mahasiswa

Published

on

PABIASA.COM, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menyalurkan bantuan sosial berupa beasiswa pendidikan kepada siswa dan mahasiswa Tahun 2025 di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (23/12/2025). Total penerima beasiswa pada tahun ini mencapai 283 siswa dan mahasiswa.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan, program beasiswa ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada anak-anak Bangkalan yang berprestasi, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini bagian dari apresiasi pemerintah daerah terhadap anak-anak kita yang berprestasi, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun mahasiswa. Termasuk juga apresiasi kepada para atlet muda yang telah mengharumkan nama daerah,” ujar Lukman.

Menurutnya, pemerintah daerah tengah merancang program “Satu Desa Satu Sarjana” sebagai upaya pemerataan akses pendidikan hingga ke tingkat desa. Program tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Nantinya kami rencanakan beasiswa satu desa satu sarjana. Kita upayakan sesuai dengan kemampuan finansial daerah,” jelasnya.

Program beasiswa ke depan, tambah dia, akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, untuk melakukan pendataan dan penjaringan calon penerima.

Proses pengajuan akan disertai tahapan verifikasi agar bantuan tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. (rzl/s3)

Continue Reading

Pendidikan

Bupati Sumenep Beri Ribuan Guru Ngaji Tunjangan Kehormatan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyalurkan tunjangan kehormatan kepada 1.225 guru ngaji di Kabupaten Sumenep.

Penyerahan dilakukan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, di Pendopo Keraton Sumenep, pada Jumat (14/11/2025).

Adapun tunjangan dilakukan secara simbolis kepada 300 guru ngaji yang mewakili seluruh penerima. Setiap guru ngaji menerima tunjangan sebesar Rp1.200.000.

“Para guru ngaji bekerja dengan penuh keikhlasan, mendidik anak agar tumbuh sebagai generasi berakhlak, beradab, dan mencintai ilmu,” ujar Fauzi.

“Sehingga Pemerintah daerah berkewajiban memberi perhatian kepada mereka atas dedikasi tanpa pamrih,” lanjutnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumenep, Kamiluddin, menambahkan bahwa para guru ngaji juga didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Total guru ngaji yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 3.192 orang pada 2024–2025. Keikutsertaan ini untuk memberikan jaminan, terutama terkait kecelakaan dan kematian,” jelasnya.

Sebagai informasi, pembiayaan program ini disalurkan melalui dana hibah Pemkab Sumenep kepada LPTQ Kabupaten Sumenep. Tunjangan disalurkan melalui rekening masing-masing guru ngaji di BPRS Bhakti Sumekar.

Continue Reading

Trending