Connect with us

Politik

Bertemu Imam Besar Al-Azhar Mesir, Puan Bicara Pancasila hingga Dukungan ke Palestina

Published

on

PABIASA.COM, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima kunjungan Imam Besar Al-Azhar Republik Arab Mesir, Prof Dr Mohamed Ahmed Al-Tayeb ke Gedung DPR. Dalam pertemuan bilateral itu, Puan dan Sheikh Ahmed berbicara mengenai sejumlah isu, mulai dari nilai toleransi, perempuan dalam politik, hingga dukungan untuk kemerdekaan Palestina.

Pertemuan antara Puan dan Sheikh Ahmed Al-Tayeb digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Kedatangan Sheikh Ahmed disambut Puan di pintu masuk Gedung Nusantara lalu mereka sempat foto bersama. Setelahnya, pertemuan dilakukan secara tertutup selama 30 menit.

Dalam pertemuan itu, Puan didampingi oleh anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka. Sementara Sheikh Ahmed hadir bersama sejumlah jajaran Universitas Al-Azhar Mesir.

“Yang Mulia Grand Sheikh, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Yang Mulia untuk dapat melakukan kunjungan ke DPR RI,” ujar Puan mengawali sambutannya.

Dia kemudian menceritakan sejarah Gedung Nusantara yang juga dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura itu.
“Gedung DPR RI ini merupakan gedung bersejarah di Indonesia. Gedung DPR ini digagas oleh Presiden pertama RI, Bapak Sukarno pada tahun 1965.  Gedung utama pada kompleks ini mencerminkan adanya kepakan sayap burung yang akan terbang,” jelasnya.

Puan menceritakan, Gedung Nusantara awalnya dibangun untuk penyelenggaraan CONEFO (Conference of New Emerging Forces) sebagai kekuatan baru negara-negara berkembang yang menentang negara-negara besar (old-established forces) pada tahun 1960-an.

Kepada Sheikh Ahmed, Puan pun mengaku senang dapat bertemu kembali setelah sebelumnya sempat bertemu di Kairo tahun 2018. Ia juga menyampaikan rasa penghargaan atas dedikasi Sheikh Ahmed terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama di tengah situasi dunia yang ditandai dengan berbagai perang, konflik dan polarisasi.

“Saya sangat menghargai upaya Yang Mulia dalam mengembangkan nilai toleransi dan persaudaraan. Hal ini tentunya dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia,” tutur Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu kemudian menyinggung tentang situasi krisis di Gaza. Dia menyebut krisis di Jalur Gaza saat ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk yang pernah terjadi. Dia mengajak Sheikh Ahmed untuk bekerja sama demi perdamaian di Palestina.

“Kita harus memperkuat  dukungan untuk kemerdekaan Palestina melalui cara damai dan negosiasi multilateral yang kredibel,” tuturnya.

“Prioritas saat ini adalah gencatan senjata permanen untuk menghentikan perang, akses tanpa hambatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan mengakhiri penjajahan Israel atas tanah Palestina,” lanjutnya.

Puan juga menekankan pentingnya dorongan agar tercapainya solusi 2 negara dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB, kemudian juga agar akses bantuan kemanusiaan dengan Mesir dapat terus berlanjut, termasuk dari LSM Indonesia melalui perbatasan Rafah, Mesir.

“Saya mengapresiasi kerja sama BAZNAS Indonesia dan Al-Azhar dalam penyaluran bantuan kemanusiaan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan berbicara soal Indonesia yang memiliki beragam latar belakang sosial-budaya, baik suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Ia menegaskan, Indonesia menghargai keberagaman masyarakatnya, dan menjadikan keberagaman tersebut sebagai sumber kekuatan.

“Dalam hal ini, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, namun kami menjadikan Islam sebagai rahmatan lilalamin. Islam yang membawa kedamaian bagi semua,” ujarnya.

Puan juga menjelaskan soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kepada Sheikh Ahmed. “Pancasila adalah pondasi toleransi kehidupan di Indonesia,” tegas Puan.

“Indonesia contoh yang baik dalam hal toleransi, dan Indonesia juga contoh Islam yang toleran,” ujar Sheikh Ahmed menimpali.

Puan lalu menyebut, perbedaan adalah anugerah dari Allah Swt dan hal itu harus terus dijaga dengan mempromosikan toleransi antaragama, suku dan ras. Meski begitu, saat ini masih tetap terjadi berbagai perang dan konflik di dunia akibat kurangnya toleransi atas perbedaan.

“Karenanya penting untuk menanamkan saling pengertian diantaranya melalui dialog lintas-iman dan lintas-budaya,” sebut Puan.

Puan pun mengapresiasi peran aktif dan konsisten Al-Azhar dalam menyebarkan moderasi/wasatiyat Islam di mana Sheikh Ahmed sendiri baru saja berpartisipasi pada acara dialog antar-agama dan antar-peradaban di Jakarta yang diadakan Nadathul Ulama (NU).

“Saya yakin Indonesia dan Mesir akan selalu bersama mendorong dialog antar-agama di berbagai forum internasional,” terangnya.

Terkait hubungan bilateral kedua negara, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Tahun ini merupakan peringatan hubungan bilateral Indonesia-Mesir ke-77.

“Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan pandangan dalam hal mempromosikan nilai Islam moderat, menolak islamophobia, dan mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai,” kata Puan.

Peningkatan kerja sama Indonesia-Mesir juga terlihat di bidang pendidikan. Tercatat sekitar 14.450 mahasiswa Indonesia menimba ilmu di Mesir, termasuk di Universitas Al-Azhar. Puan mengapresiasi program beasiswa Al-Azhar dan berharap ke depan beasiswa ini bisa terus ditingkatkan.

“Saya juga mengapresiasi fasilitasi pemerintah Mesir dan berharap peningkatan dukungan fasilitas kesehatan kepada mahasiswa Indonesia. Saya berharap peningkatan fasilitasi akses kekonsuleran dan informasi mengenai kondisi mahasiswa Indonesia kepada KBRI di Kairo,” urainya.

Menurut Puan, Indonesia dan Mesir perlu terus meningkatkan kerja sama pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum sekolah terkait moderasi beragama dan mengembangkan tolerasi. Ia pun mendukung adanya kerja sama kaderisasi cendekiawan dan tokoh agama.

Puan juga mendorong peningkatan kerja sama parlemen Indonesia dan Mesir. Ia menyebut Parlemen merupakan manifestasi konsep Islam yang sangat penting yaitu shura, tempat berdialog dan bertukar pandangan.

“Diplomasi Parlemen dapat berkontribusi dalam memperkecil perbedaan pandangan antar negara, dan mendorong kerja sama di antara masyarakat internasional,” tukas Puan.

Ditambahkannya, kerja sama DPR dengan Parlemen Mesir selama ini telah berjalan baik. Puan sendiri telah melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir, pada IPU Assembly ke-144, di Bali,Maret 2022.

“Secara bilateral, DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Mesir,” ungkap Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tersebut.

Puan kemudian mengungkap pada tahun 2025 nanti DPR akan menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC). Ia menilai momen ini dapat digunakan untuk memperkuat kerja sama negara OKI untuk menyebarkan nilai toleransidan moderasi.

“Saya sendiri pada berbagai kesempatan pertemuan Parlemen Internasional di IPU, P20, AIPA selalu mendorong dikembangkannya budaya damai (culture of peace) dan menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa,” terang Puan.

Sejalan dengan yang dilakukan Sheikh Ahmed, DPR disebut akan terus berkontribusi memperjuangkan perdamaian melalui upaya menyebarkan nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Kemudian, kata Puan, dengan mempromosikan pengertian tentang moderasi dalam kehidupan beragama.

“Menyebarkan nilai toleransi yang dapat menerima perbedaan, dan hidup berdampingan, serta menyebarkan saling pengertian agar tidak memicu kebencian serta permusuhan antar umat beragama,” tambah mantan Menko PMK itu.

Selain berbicara mengenai perihal toleransi dan isu global, Puan juga menyinggung mengenai isu perempuan dalam politik. Ia menyatakan Indonesia terus berkomitmen terhadap kesetaraan gender, meski masih tetap saja banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan. “Tidak mudah perempuan menjadi pemimpin politik,” tutur Puan.

Menyambung pernyataan Puan, Sheikh Ahmed menegaskan dukungannya terhadap perempuan. Ia juga memuji Puan yang berhasil menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

“Sangat sulit menjadi ketua parlemen. Kami di Al-Azhar tidak membedakan karena perempuan punya hak yang sama dan kesempatan yang sama,” ungkap Sheikh Ahmed.

Puan berterima kasih atas dukungan Sheikh Ahmed terhadap pemberdayaan perempuan. Apalagi Sheikh Ahmed mendukung kepemimpinan perempuan tanpa membeda-bedakan perempuan dan laki-laki untuk bisa menduduki semua posisi, termasuk dalam bidang politik.

Di akhir pertemuan, Puan kembali menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sheikh Ahmed ke Gedung DPR RI. Ia berharap dapat terus berkomunikasi dengan Sheikh Ahmed dan jajaran Al-Azhar untuk menyebarkan nilai toleransi dalam keberagaman.

“Saya berharap Yang Mulia terus selalu menyuarakan pentingnya perdamaian di dunia termasuk Timur Tengah di tengah situasi perang dan konflik di berbagai negara,” ucap Puan.

Pada pertemuan itu, Sheikh Ahmed mengapresiasi sikap Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ia juga memastikan dukungannya terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza.

“Kami berharap apa yang terjadi di Gaza bisa dihentikan dan kami siap membantu membuka akses-akses penyaluran bantuan kemanusiaan. Semoga perdamaian melalui jalan diplomasi atau dialog dapat dilakukan,” sebut Sheikh Ahmed.

Sheikh Ahmed juga menuliskan pesan untuk DPR dalam kunjungannya tersebut. Berikut isi pesan yang kemudian ditandatangani oleh Sheikh Ahmed:

“Apresiasi setinggi-tingginya terhadap sambutan hangat dan hospitality dari Ketua DPR RI H.E. DR. (H.G) Puan Maharani. Kami menunggu bab baru persahabatan antara masyarakat Mesir dan Indonesia, yang difasilitasi oleh dialog antar-imam dan wasathiyyatul Islam.” (ad/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator PKB Ini Minta Pengawasan Program BSPS 2026 di Sumenep Diperketat

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Kabupaten Sumenep memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026 sekitar 500 unit. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kuota pada tahun 2024 sekitar 5.490 unit.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, megatakan bahwa berkurangnya jumlah penerima bantuan justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program BSPS secara menyeluruh.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan sejak tahap awal guna mencegah terulangnya terjadinya dugaan penyimpangan.

“Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas administrasi, sementara problem di lapangan tetap terjadi. Kami minta pengawasannya diperketat dan efektif,” ujar Yasid di Sumenep, Kamis (14/5/2026).

Politisi PKB itu menegaskan, pengawasan tidak cukup sekadar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, akan tetapi pemerintah daerah juga mesti memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai dana Rp250 juta (untuk pengawasan) hanya habis untuk rapat, perjalanan dinas atau laporan kertas semata. Sementara substansi pengawasannya lemah,” jelas Yasid.

Yasid juga berharap, pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lebih transparan dan akuntabel sehingga program bantuan perumahan tersebut tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin program yang sejatinya sangat baik untuk membantu masyarakat miskin justru kehilangan kepercayaan publik akibat tata kelola yang buruk,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.

THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.

“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.

Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.

“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.

Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).

Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.

“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.

“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)

Continue Reading

Trending