Connect with us

Politik

Puan Maharani Serukan Dunia Islam Bersatu Hadapi Krisis Global

Published

on

PABIASA.COM, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menutup perhelatan Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau forum Uni Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia menyampaikan, pentingnya persatuan dan solidaritas antarnegara OKI untuk menjawab tantangan global, terutama dalam menghadapi konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.

“Bapak dan Ibu sekalian di Jakarta telah memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas antarparlemen dunia Islam,” ujar Puan pada penutupan Konferensi PUIC ke-19 di Ruang Paripurna Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia pun mengajak seluruh anggota PUIC untuk melangkah lebih jauh dari sekadar diplomasi. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran delegasi negara OKI yang hadir pada acara ini di mana DPR menjadi tuan rumah. Apalagi perhelatan di Jakarta juga sekaligus merayakan peringatan 25 tahun PUIC yang berdiri sejak 1999.

“PUIC harus bangkit melampaui resolusi dan komitmen. Hadir bukan hanya sebagai forum diplomasi, tetapi sebagai penggerak perubahan, menjadi katalisator dalam mengatasi tantangan nyata,” jelas Puan.

Adapun dalam rangkaian kegiatan PUIC yang berlangsung sejak 12 Mei 2025, sebanyak 6 Komite Tetap (Standing Committee) membahas berbagai isu strategis, di antaranya, pemuda dan perempuan, Palestina, pembangunan berkelanjutan, minoritas Muslim, urusan politik dan urusan kebudayaan.

Dengan tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Puan menilai hal tersebut sejalan dengan harapan masyarakat dunia. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah nilai luhur Islam yang relevan dengan tantangan masa kini.

Sepanjang pelaksanaan PUIC, dukungan tegas terhadap perjuangan Palestina juga terus disuarakan. Forum PUIC dinilai telah menyuarakan nilai-nilai luhur Islam dan memperjuangkan keadilan, terutama atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina.

“Izinkan saya menegaskan kembali: apa yang terjadi di Palestina, khususnya di jalur Gaza, bukan sekadar bencana kemanusiaan, melainkan krisis moral,” tegas Puan.

“Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh dan tidak tergoyahkan terhadap kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” imbuhnya.

Isu-isu lain yang menjadi sorotan dalam Konferensi PUIC ke-19 adalah perlindungan perempuan dan anak dalam konflik, nasib minoritas Muslim, dan meningkatnya Islamofobia. Puan mendorong PUIC untuk bersatu menyuarakan isu-isu tersebut secara tegas di forum regional dan global.

Tak hanya isu politik dan kemanusiaan, Puan juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama ekonomi antarnegara anggota OKI, khususnya dalam perdagangan halal, keuangan inklusif dan pemberdayaan ekonomi umat.

“Sebagai negara yang terus mengedepankan nilai-nilai keislaman yang moderat dan dialog antarperadaban, Indonesia percaya bahwa soft power dunia Islam perlu diperkuat, melalui pendidikan, pemberdayaan kaum muda dan kepemimpinan perempuan,” tutur Puan.

Lebih lanjut, Presiden PUIC ke-19 ini menambahkan, masih ada sejumlah konflik yang berlangsung saat ini, bahkan melibatkan sesama negara anggota OKI. Puan menegaskan hal tersebut adalah tantangan serius bagi solidaritas dan persaudaraan sesama negara Muslim.

“Di saat yang penuh ketidakpastian ini, negara anggota PUIC harus lebih aktif berperan menciptakan perdamaian di negara kita masing-masing, di kawasan kita, dan di dunia. Namun syaratnya, kita dunia Islam, harus bersatu dan tidak terpecah belah,” terangnya.

Puan menutup konferensi usai forum mengesahkan resolusi terhadap isu-isu yang dibahas dalam pertemuan PUIC ke-19 di Indonesia bertajuk ‘Jakarta Declaration’ atau Deklarasi Jakarta. Menurutnya, Jakarta Declaration yang disepakati merupakan komitmen kolektif untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina, memperkuat pemerintahan yang baik, dan membangun dunia yang lebih adil.

“Konferensi ini juga bukan sekadar pertemuan diplomatik. Ini adalah tonggak sejarah,” sebut Puan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia dipastikan berkomitmen untuk terus mengawal tindak lanjut dari Deklarasi Jakarta. Puan menambahkan, Indonesia juga mendukung upaya PUIC dalam memastikan implementasi nyata dari setiap resolusi yang telah disepakati bersama.

“Sebagai seorang perempuan, ibu dan ketua parlemen, saya meyakini bahwa warisan kita bukan terletak pada besarnya gedung yang kita bangun. Warisan kita terletak pada martabat yang kita pulihkan, bagi setiap anak, perempuan, dan keluarga, serta mereka yang terluka oleh perang, kemiskinan, dan ketidakadilan,” paparnya.

“Kita akan mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi umat Muslim dan bagi dunia,” lanjutnya.

Karena itu, nPuan mengajak seluruh delegasi untuk membawa semangat dan isi Deklarasi Jakarta ke ruang sidang di parlemen negara masing-masing sebagai komitmen bersama untuk memperkuat solidaritas negara-negara OKI.

“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan kontribusi Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap semoga Yang Mulia Pimpinan Parlemen dan seluruh delegasi menikmati kunjungan di Indonesia dan kunjungan ini membawa kesan baik,” ungkapnya.

“Sebagai wakil rakyat Indonesia, DPR RI ingin menyampaikan salam hangat kepada pemerintah, parlemen, dan seluruh rakyat di negara masing-masing,” tambahnya.

Sidang PUIC ke-19 ini diselenggarakan selama 4 hari dengan dihadiri delegasi parlemen 37 negara dari total 54 anggota OKI beserta sejumlah negara dan organisasi observer. Baik Puan maupun perwakilan DPR melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi negara sahabat yang hadir di PUIC ke-19 untuk membahas penguatan hubungan bilateral, dan berbagai isu yang menjadi perhatian bersama.

Meski Konferensj PUIC ke-19 di Jakarta telah berakhir, DPR masih memegang keketuaan di forum Parlemen OKI ini selama setahun ke depan. Puan sebagai Ketua DPR telah dinobatkan menjadi pemegang presidensi PUIC tahun ini. (s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator PKB Ini Minta Pengawasan Program BSPS 2026 di Sumenep Diperketat

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Kabupaten Sumenep memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026 sekitar 500 unit. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan kuota pada tahun 2024 sekitar 5.490 unit.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, megatakan bahwa berkurangnya jumlah penerima bantuan justru dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program BSPS secara menyeluruh.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan sejak tahap awal guna mencegah terulangnya terjadinya dugaan penyimpangan.

“Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas administrasi, sementara problem di lapangan tetap terjadi. Kami minta pengawasannya diperketat dan efektif,” ujar Yasid di Sumenep, Kamis (14/5/2026).

Politisi PKB itu menegaskan, pengawasan tidak cukup sekadar dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, akan tetapi pemerintah daerah juga mesti memastikan kualitas bangunan sesuai standar dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai dana Rp250 juta (untuk pengawasan) hanya habis untuk rapat, perjalanan dinas atau laporan kertas semata. Sementara substansi pengawasannya lemah,” jelas Yasid.

Yasid juga berharap, pelaksanaan BSPS tahun ini berjalan lebih transparan dan akuntabel sehingga program bantuan perumahan tersebut tetap mendapat kepercayaan masyarakat.

“Kita tidak ingin program yang sejatinya sangat baik untuk membantu masyarakat miskin justru kehilangan kepercayaan publik akibat tata kelola yang buruk,” tandasnya.

Continue Reading

Politik

DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.

THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.

“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.

Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.

“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.

Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).

Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.

“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.

“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)

Continue Reading

Trending