Connect with us

Politik

Wasiat Suami, Ketua Muslimat NU Sumenep Siap Maju Pilkada 2024

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Ketua Muslimat NU Sumenep, Nyai Hj. Dewi Khalifah, mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) lewat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Senin (6/5/2024).

Nyai Eva, panggilan akrab Nyai Hj. Dewi Khalifah, mendaftar di Sekretariat Desk Pilkada PDI Perjuangan Sumenep ditemani ibunda, Nyai Hj. Aqidah Usymuni, keluarga besar, sejumlah kiai, relawan dari Muslimat NU dan aktivis perempuan.

Perempuan yang juga Wakil Bupati Sumenep itu tiba di Kantor DPC PDI Perjuangan sekitar pukul 09.30 WIB. Ia beserta rombongan disambut oleh Ketua Desk Pilkada 2024 DPC, H. Zainal Arifin, beserta jajaran pengurus partai.

“Hari ini, saya mendaftarkan diri sebagai bacawabup ke PDI Perjuangan periode 2024-2029. Semoga kembali berjodoh dan meneruskan kembali Fauzi – Eva periode kedua,” ujar Nyai Eva.

Menurutnya, dirinya sudah memantapkan hati untuk mendaftar sebagai bacawabup lewat PDI Perjuangan mendampingi Achmad Fauzi Wongsojudo untuk periode kedua atas restu ibunda dan wasiat almarhum suaminya, KH. Syafraji.

“Sebelum meninggal, almarhum suami berwasiat, kalau kamu mau maju lagi, majulah dengan Pak Fauzi. Insya Allah akan berhasil,” jelasnya.

Karena itu, nyai Eva menegaskan bahwa dirinya tidak akan mendaftarkan diri ke partai lain. Ia hanya mendaftar melalui PDI Perjuangan. “Kalau misalkan nanti rekom dari DPP PDI Perjuangan turun ke kami, semoga diberikan kemudahan dan kemenangan kembali untuk menyelesaikan program-program yang sebelumnya belum terselesaikan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada 2024 DPC PDI Perjuangan Sumemep, H. Zainal Arifin, mengatakan, Nyai Eva merupakan tokoh keenam yang mendaftar di PDI Perjuangan sebagai bacawabup.

Selain Nyai Eva, ada lima pendaftar bakal cawabup lainnya ke PDI Perjuangan Sumenep. Di antaranya, Nurfitriana Busyro Karim (anggota DPRD Jawa Timur dari PKB), Herman Dali Kusuma (anggota DPRD Sumenep dari PKB), Faisal Muhlis (Ketua DPD PAN Sumenep), KH Qusyairi (pengasuh pondok pesantren), dan Syamsul Arifin (kepala desa).

“Kami di DPC PDI Perjuangan hanya menerima pendaftaran. Nanti yang menentukan rekomendasinya akan diberikan kepada siapa, itu merupakan kewenangan DPP,” ujarnya. (hz/s3)

Politik

DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.

THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.

“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.

Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.

“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.

Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).

Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.

“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.

“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Agus DPRD Sumenep Minta PDAM Sumekar Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Pinggir Papas

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Keluhan warga soal macetnya air bersih di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mendapatkan atensi serius dari legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Agus Hariyanto, mendesak PDAM Sumekar segera menuntaskan persoalan yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu. Ia menegaskan air bersih merupakan hak dasar warga yang tidak boleh diabaikan.

“Air ini merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama bagi warga Pinggir Papas yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari PDAM,” ujarnya, pada Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, gangguan distribusi air yang terus berulang menandakan ada persoalan mendasar dalam sistem manajemen maupun teknis distribusi PDAM.

“Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PDAM, karena keluhan warga seperti ini bukan yang pertama kali. Ini kesempatan bagi PDAM untuk berbenah dan memperbaiki kualitas layanannya,” tegasnya.

Agus juga menegaskan, jika dalam waktu dekat belum ada perubahan signifikan, pihaknya akan memanggil manajemen PDAM untuk meminta penjelasan resmi.

“Kami di Komisi II akan memanggil PDAM untuk mendengar langsung penjelasan dan mencari solusi konkret penyelesaiannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pinggir Papas, H. Ubaid Abdul Hayat, mengaku warganya sudah cukup lama kesulitan mendapatkan air bersih dari PDAM.

“Sudah seminggu airnya benar-benar mati. Banyak warga mengadu. Bahkan kemarin ibu-ibu sudah siap datang ke PDAM, tapi saya tahan dulu karena ingin diselesaikan secara baik-baik,” ungkapnya.

“Kasihan masyarakat. Ini kebutuhan dasar, tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Sumekar, Febmi Noerdiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari sumber gangguan distribusi.

“Setiap hari tim kami turun. Kendalanya, titik kebocorannya belum ketemu,” jelas Febmi.

Ia mengatakan, PDAM telah menambah distribusi air dari Kalianget menuju wilayah terdampak. Sebagian dusun sudah mulai teraliri, meski tekanan air belum stabil. PDAM, lanjutnya, akan terus menelusuri kebocoran dan memastikan pasokan air bersih segera normal kembali.

“Kalau masih ada warga yang airnya belum keluar, mohon laporkan alamatnya ke kami supaya bisa langsung dicek,” tandasnya. (rf/s3)

Continue Reading

Trending