Connect with us

Rumpun

Warga Keluhkan Pemadaman, DPRD Sumenep Temui PLN Bahas Listrik di Kepulauan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota DPRD Sumenep dari daerah pemilihan Kepulauan, Hosnan Abrori, bersama sejumlah legislator lainnya, melakukan kunjungan ke kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Rabu (4/6/2025). Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait seringnya pemadaman listrik di wilayah kepulauan, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas.

“Kami datang langsung untuk memastikan agar persoalan listrik di kepulauan tidak diabaikan. Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Hosnan, usai melakukan audiensi dengan pihak PLN.

Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Sapudi saat ini mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), namun daya yang tersedia baru sekitar 2.200 KWP. Dari lima mesin yang tersedia, dua di antaranya dalam kondisi tidak berfungsi.

Menanggapi hal tersebut, pihak PLN menyampaikan bahwa satu unit mesin baru dengan kapasitas 460 KWP akan segera dikirim. Dengan tambahan mesin ini, diharapkan pasokan listrik di Pulau Sapudi bisa kembali normal pada akhir bulan.

“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendesak PLN agar pemenuhan kebutuhan listrik di kepulauan dapat segera terealisasi,” terang Hosnan.

Sementara itu, di Pulau Raas, kebutuhan listrik tercatat sekitar 662 KWP, sedangkan daya yang tersedia telah mencapai 1.160 KWP. Di wilayah ini terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya berfungsi sebagai cadangan.

“Dari sisi kapasitas, Raas sudah mencukupi. Namun jika masih ada dusun atau desa, khususnya di wilayah daratan Raas, yang belum teraliri listrik, kami minta segera ada koordinasi untuk pemasangan jaringan,” terangnya.

Hosnan juga menyoroti kondisi kelistrikan di Masalembu. Menurutnya, jika tidak ada kendala, pasokan listrik di wilayah tersebut ditargetkan menyala pada 2026.

“Untuk Masalembu, PLTD akan disiapkan oleh SKK Migas, sementara jaringan listrik ditangani PLN. Kendala utama saat ini adalah proses pembebasan lahan,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah kepulauan, Hosnan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan kelistrikan. Ia menilai, kesetaraan dalam layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan adalah prinsip dasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah. (rzl/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rumpun

Bupati Sumenep Minta Pengelola Wisata Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Kebersihan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta pengelolaan destinasi wisata mningkatkan pelayanan, baik dari kelengkapan fasilitas maupun kebersihan lingkungan, agar pengunjung merasa nyaman.

Menurut Fauzi, kelengkapan fasilitas hingga kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan yang baik itu penting,” ujar Fauzi di Sumenep, Jumat (15/5/26).

Kabupaten Sumenep, lanjut dia, memiliki banyak potensi wisata menarik dan beragam. Ia menegaskan, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara maksimal dan profesional agar mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata unggulan.

Fauzi juga mendorong Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk melakukan pengawasan serta pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya.

“Jika wisata dikelola dengan baik, maka pengunjung akan merasa nyaman dan tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar,” terangnya.

Fauzi berharap, seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, ikut menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata demi kemajuan daerah. (rzl/s3)

Continue Reading

Rumpun

Perdana, PMII Universitas PGRI Sumenep Gelar Nobar Pesta Babi

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumentar Pesta Babi di Cafe Kancakona, Babbalan, Batuan Sumenep, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Para peserta, dari kalangan mahasiswa dan orang tua, berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan film yang menampilkan potret nyata ketimpangan di Papua.

Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, menyampaikan, gelaran film Pesta Babi bagian dari kaderisasi untuk memupuk intelektualitas terhadap anggota dan kader. Menurutnya, gelaran nobar ini sengaja dibuka untuk umun supaya masyarakat sadar, ada ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.

“Kami menginginkan adanya kegiatan dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ungkapnya.

Diky menegaskan, sempat ada dari pihak kepolisian yang juga turut hadir, akan tetapi tidak sampai membubarkan berlangsungnya acara tersebut.

“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini, dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikitpun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyampaikan, film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyrakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya.

“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, film Pesta Babi membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.

“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep. Tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rusaili, menyatakan, film Pesta Babi mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian, tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat.

“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” ujarnya.

“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat Papua,” imbuhnya.

Wilda mendorong mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.

“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif mendukung saudara kita di Papua, supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya. (zai/s3)

Continue Reading

Rumpun

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep: Ramadan Mengajarkan Kita Jadi Pribadi Sederhana

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, tampak anggun dan elegan dengan balutan busana sederhana.

Hal itu tampak dalam acara bukan bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat, serta tamu undangan di Pendopo Agung Keraton, Jumat (27 /2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi dalam memperkuat sinergi menuju Sumenep yang bermartabat dan religius.

Menurut dr. Erliyati, puasa Ramadan mengajarkan akan pentingnya kesederhanaan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memajukan Kabupaten Sumenep.

“Puasa Ramadan mengajak kita jadi pribadi yang sederhana, pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa silaturahmi yang dikemas dalam buka bersama ini menjadi sarana strategis untuk mempererat ukhuwah.

“Alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan serta stabilitas sosial di tengah masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.

“Pemerintah daerah sangat membutuhkan doa dan dukungan para alim ulama serta tokoh masyarakat, agar setiap pelaksanaan program pembangunan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (mns/s3)

Continue Reading

Trending