Connect with us

Rumpun

Legislator Kota Keris Ini Ajak Perempuan Dorong DPRD Inisiasi Raperda PKDRT

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota DPRD Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengajak perempuan di Kota Keris untuk bersuara dan mendorong DPRD setempat menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Hal itu disampaikan Nia pada acara Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Sumenep di Universitas Bahauddin Mudhary (Uniba) Madura, Sabtu (19/10/2024).

“Kami berharap perempuan di Sumenep bersuara dan mendorong DPRD Sumenep untuk menginisiasi Raperda PKDRT sebagai langkah menekan kasus KDRT,” ujar Nia.

Menurut Nia, raperda tersebut diharapkan menjadi pijakan atau aturan untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.

“Kalau sudah ada payung hukumnya, proses pencegahan ataupun penindakannya akan lebih mudah. Karena instansi akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Nia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama aktivis perempuan, untuk bergandengan tangan dalam meningkatkan sosialisasi mengenai kesadaran hak-hak perempuan dan anak sebagai upaya pencegahan jangka panjang.

Tidak hanya pemerintah, tambah Nia, peran tokoh agama dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi keluarga.

“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini butuh perhatian semua pihak, termasuk teman-teman LKKNU,” terangnya.

“Dan acara semacam ini merupakan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal pencegahan. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman LKKNU,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LKKNU Sumenep, Raudlatun, menyambut baik inisiatif Nia mendorong perempuan menyuarakan inisiasi Raperda PKDRT.

Menurutnya, raperda tersebut sangat dibutuhkan, karena berkaitan langsung dengan perlindungan anak dan perempuan.

“Kami sangat mendukung inisiatif Raperda tersebut, karena jika Raperda itu ada maka ormas bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan kabupaten Sumenep layak anak,” katanya.

Karena itu, LKKNU akan mengawal inisiatif Raperda PKDRT ini sampai terealisasi menjadi perda. “Dalam waktu dekat, kami akan audiensi dengan DPRD untuk menindaklanjuti dan membahas soal ini, sehingga raperda ini tidak hanya menjadi isu, tapi segera dirancang sehingga di tahun 2025 Perda PKDRT bisa terwujud di Sumenep,” tandasnya. (hz/s3)

Rumpun

Bupati Sumenep Minta Pengelola Wisata Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Kebersihan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta pengelolaan destinasi wisata mningkatkan pelayanan, baik dari kelengkapan fasilitas maupun kebersihan lingkungan, agar pengunjung merasa nyaman.

Menurut Fauzi, kelengkapan fasilitas hingga kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan yang baik itu penting,” ujar Fauzi di Sumenep, Jumat (15/5/26).

Kabupaten Sumenep, lanjut dia, memiliki banyak potensi wisata menarik dan beragam. Ia menegaskan, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara maksimal dan profesional agar mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata unggulan.

Fauzi juga mendorong Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk melakukan pengawasan serta pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya.

“Jika wisata dikelola dengan baik, maka pengunjung akan merasa nyaman dan tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar,” terangnya.

Fauzi berharap, seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, ikut menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata demi kemajuan daerah. (rzl/s3)

Continue Reading

Rumpun

Perdana, PMII Universitas PGRI Sumenep Gelar Nobar Pesta Babi

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumentar Pesta Babi di Cafe Kancakona, Babbalan, Batuan Sumenep, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Para peserta, dari kalangan mahasiswa dan orang tua, berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan film yang menampilkan potret nyata ketimpangan di Papua.

Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, menyampaikan, gelaran film Pesta Babi bagian dari kaderisasi untuk memupuk intelektualitas terhadap anggota dan kader. Menurutnya, gelaran nobar ini sengaja dibuka untuk umun supaya masyarakat sadar, ada ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.

“Kami menginginkan adanya kegiatan dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ungkapnya.

Diky menegaskan, sempat ada dari pihak kepolisian yang juga turut hadir, akan tetapi tidak sampai membubarkan berlangsungnya acara tersebut.

“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini, dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikitpun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyampaikan, film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyrakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya.

“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, film Pesta Babi membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.

“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep. Tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rusaili, menyatakan, film Pesta Babi mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian, tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat.

“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” ujarnya.

“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat Papua,” imbuhnya.

Wilda mendorong mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.

“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif mendukung saudara kita di Papua, supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya. (zai/s3)

Continue Reading

Rumpun

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep: Ramadan Mengajarkan Kita Jadi Pribadi Sederhana

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, tampak anggun dan elegan dengan balutan busana sederhana.

Hal itu tampak dalam acara bukan bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat, serta tamu undangan di Pendopo Agung Keraton, Jumat (27 /2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi dalam memperkuat sinergi menuju Sumenep yang bermartabat dan religius.

Menurut dr. Erliyati, puasa Ramadan mengajarkan akan pentingnya kesederhanaan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memajukan Kabupaten Sumenep.

“Puasa Ramadan mengajak kita jadi pribadi yang sederhana, pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa silaturahmi yang dikemas dalam buka bersama ini menjadi sarana strategis untuk mempererat ukhuwah.

“Alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan serta stabilitas sosial di tengah masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.

“Pemerintah daerah sangat membutuhkan doa dan dukungan para alim ulama serta tokoh masyarakat, agar setiap pelaksanaan program pembangunan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (mns/s3)

Continue Reading

Trending