Connect with us

Ekonomi

Komisi B DPRD Surabaya Dorong Pemkot Lakukan Percepatan Sertifikasi Halal bagi UMKM Mamin

Published

on

PABIASA.COM, Surabaya – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tambah kuota sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kategori makanan dan minuman (mamin) di Kota Surabaya.

Menurut Anas, para pelaku UMKM di bidang makanan dan minuman yang sudah terdata di dinas koperasi dan perdagangan harus mendapatkan sertifikasi halal.

Di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pedagang Makanan dan Minuman.

“Di Surabaya ini ada sekitar 50 ribu UMKM di bidang makanan dan minuman yang harus mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan laporan yang saya terima saat ini masih ada sekitar 19 ribu UMKM dan ada target penambahan seribu UMKM lagi dalam kegiatan Surabaya Halal Fest 2024” ujar Anas di Surabaya, Jumat (5/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, butuh upaya strategis yang perlu dilakukan oleh pemkot melalui dinas koperasi dan perdagangan untuk pemenuhan kekurang sekitar 30 ribu UMKM yang belum terserfifikasi.

“Kami berharap ada upaya kerja sama lagi seperti yang dilakukan dinas koperasi dan perdagangan saat ini yang bekerja sama dengan ITS, sehingga sisa sebanyak 30 ribu UMKM ini bisa segera tertuntaskan,” sambungnya.

Dia menilai bahwa sertifkasi halal tersebut akan mampu memberikan nilai lebih bagi para UMKM sehingga para konsumen tidak ragu lagi akan produk yang dihasilkan para UMKM bersertifikat. “Ini bisa memberikan nilai tersendiri bagi UMKM sehingga diharapkan mampu meningkatkan omset bagi UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, mencatat jumlah UMKM di Kota Pahlawan mencapai 150 ribu. Jumlah tersebut terdiri atas berbagai jenis UMKM, mulai makanan dan minuman, craft hingga fashion.

Menurutnya, untuk saat ini Pemkot Surabaya akan fokus mendampingi sertifikasi halal bagi UMKM mamin. Namun ke depan, pihaknya juga akan membantu sertifikasi halal bagi UMKM di bidang lain seperti kosmetik dan kesehatan.

“Karena itukan (makanan dan minuman) yang diutamakan, mereka jualan agar tenang, mereka harus ada bersertifikasi halal,” ujarnya.

Dewi memastikan, pihaknya akan terus berupaya memberikan pendampingan bagi UMKM agar mendapatkan sertifikasi halal. Terlebih, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

“Karena sertifikasi halal ini tidak mudah. Kita pelajari ternyata sangat detail, sampai pengisiannya. Banyak (UMKM) yang sudah memasuki itu gagal. Akhirnya itu kita akan mendampingi UMKM-UMKM, karena pendamping UMKM itu juga bersertifikat semua,” paparnya. (yl/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

H. Zainal Apresiasi Bank Jatim Sosialisasi Aktivasi JConnect Mobile di Lingkungan DPRD Sumenep

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, memberikan apresiasi atas upaya Bank Jatim Cabang Sumenep gencarkan sosialisasi aktivasi aplikasi JConnect Mobile.

Hal itu disampaikan Zainal saat menerima tim Bank Jatim di ruang kerjanya, di Kantor DPRD Sumenep, pada Selasa (12/5/2026).

Pimpinan DPRD Sumenep melakukan ativasi layanan perbankan digital sebagai upaya optimalisasi transaksi keuangan berbasis elektronik di lingkungan legislatif.

Menurut Zainal, langkah tersebut menjadi bentuk perhatian sekaligus pelayanan prima kepada nasabah, khususnya lembaga pemerintahan.

“Alhamdulillah, hari ini saya merasa sangat dihargai ketika ada pihak Bank Jatim datang langsung ke kantor kami,” ujar dia.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan terima kasih atas inisiatif pelayanan aktivasi JConnect karena membantu dan memberi kemudahan dalam transaksi.

“Bagi kami, ini pelayanan yang luar biasa. JConnect, koneksikan semua kemudahan,” terangnya.

Sementara Pimpinan Bank Jatim Cabang Sumenep, Bambang Eko Budi Prakoso, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat layanan digital kepada seluruh nasabah, termasuk unsur pimpinan daerah.

Menurut dia, transformasi digital menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transaksi yang lebih mudah, cepat, aman, dan efisien.

“JConnect hadir untuk memberikan kemudahan berbagai transaksi keuangan secara praktis, aman, dan efisien,” terangnya.

Ia memastikan edukasi dan pendampingan akan terus dilakukan agar pemanfaatan layanan digital Bank Jatim semakin optimal di berbagai sektor.

“Dengan aktivasi ini diharapkan penggunaan layanan perbankan digital di lingkungan DPRD Sumenep semakin meningkat sekaligus mendukung tata kelola keuangan yang lebih modern dan transparan,” terangnya. (rzl/s3)

Continue Reading

Ekonomi

Festival Bazar Takjil Ramadan Sumenep, Wadah Pemberdayaan UMKM

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Festival Bazar Takjil Ramadan sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di depan Labang Mesem Keraton, Jumat (20/2/2026).

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan bahwa bazar tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan. Akan tetapi juga dirancang sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM lokal, khususnya pedagang kuliner.

“Kegiatan ini kami siapkan sebagai wadah bagi pelaku UMKM agar mendapatkan kesempatan usaha lebih luas selama Ramadan,” ujar Fauzi saat membuka acara.

Menurutnya, bulan Ramadan harus memberi dampak ekonomi yang nyata. Perputaran uang di masyarakat, tambah dia, perlu dioptimalkan melalui kegiatan yang inklusif dan memberi ruang bagi usaha kecil berkembang.

“Festival ini menunjukkan kehadiran pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Kami ingin UMKM terus tumbuh, naik kelas, dan punya daya saing,” terangnya.

Ia juga meminta para pedagang menjaga mutu dagangan. Kualitas produk, kebersihan, serta keamanan pangan harus menjadi perhatian utama demi menjaga kepercayaan konsumen.

“Jangan sampai ada praktik yang merugikan pembeli. Jaga kualitas, pelayanan, dan harga tetap wajar agar usaha bisa berkelanjutan,” terangnya.

Festival ini merupakan kolaborasi Pemkab Sumenep bersama Radar Madura Jawa Pos Biro Sumenep. Sebanyak 143 stan disediakan, ditambah 40 pelaku UMKM yang berjualan tanpa stan.

Beragam menu berbuka puasa ditawarkan, mulai jajanan tradisional, minuman segar, hingga kuliner kekinian. Pemerintah berharap bazar ini tak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan selama Ramadan. (hz/s3)

Continue Reading

Ekonomi

Bapenda Sumenep Beri Penghargaan kepada Wajib Pajak Berprestasi

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep memberikan penghargaan kepada para wajib pajak berprestasi dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, didampingi Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi, pada upacara Peringatan Hari Jadi ke-756 Kabupaten Sumenep di halaman Kantor Bupati, pada Jumat (31/10/2025).

Beberapa kategori penerima penghargaan meliputi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbesar, pembayaran pajak jasa perhotelan terbesar, pajak jasa makanan dan minuman terbesar, serta pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercepat.

Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Sumenep, Akh. Sugiharto, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap para wajib pajak yang telah taat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan.

“Kami ingin memberikan motivasi kepada para wajib pajak agar terus berkomitmen memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pajak daerah adalah sumber penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sumenep,” ujar Sugiharto.

Ia berharap, pemberian penghargaan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

“Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, semakin kuat pula kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan,” tandasnya. (rf/s3)

Continue Reading

Trending