Politik
Hadiri Konsolidasi Bawaslu, Hakim Minta Pilkada Diawasi dengan Ketat, dan Transparan

PABIASA.COM, Surabaya – Anggota DPRD Bangkalan, Nur Hakim, meminta Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 secara ketat, netral dan transparan, sehingga menghasilkan proses demokrasi yang bersih dan adil.
“Kehadiran kami sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada,” ujar Hakim, saat menghadiri acara Konsolidasi Daerah Pengawasan yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangkalan, di Hotel Mercure Surabaya Gran Mirama, Selasa, (10/9/2024).
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan dan tanpa adanya pelanggaran.
“Kami ingin demokrasi ini berjalan dengan sehat dan transparan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, tugas pengawasan bukan hanya milik Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen, termasuk DPRD. Peran legislatif, tambah Hakim, dalam memberikan dukungan kebijakan serta moral akan sangat membantu Bawaslu dalam mengawal proses Pilkada yang demokratis.
“Kami dari DPRD siap memberikan dukungan penuh, baik melalui kebijakan maupun dorongan moral kepada Bawaslu. Pengawasan harus diperketat, terutama di masa-masa krusial seperti saat kampanye dan penghitungan suara. Kami tidak ingin ada celah bagi siapapun untuk melakukan kecurangan yang bisa mencederai demokrasi,” terangnya.
Hakim mengajak masyarakat Bangkalan untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan. “Masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Kami harap masyarakat tidak ragu melaporkan jika ada indikasi pelanggaran. Setiap suara yang mereka berikan harus dihargai dan dijaga sebaik mungkin,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, kolaborasi antara Bawaslu, DPRD dan masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan adil.
“Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi juga tentang menjaga masa depan demokrasi kita. Karena itu, kami di DPRD Bangkalan berkomitmen untuk terus mendukung Bawaslu dan memastikan proses ini berjalan dengan baik,” terangnya.
“Harapannya, Pilkada serentak 2024 di Bangkalan bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi yang sehat seharusnya dijalankan,” tandasnya. (hl/s3)
Politik
DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.
THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.
“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).
Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.
Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.
“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)
Politik
Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.
Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).
Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.
“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.
“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)
Politik
Agus DPRD Sumenep Minta PDAM Sumekar Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Pinggir Papas

PABIASA.COM, Sumenep – Keluhan warga soal macetnya air bersih di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mendapatkan atensi serius dari legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Agus Hariyanto, mendesak PDAM Sumekar segera menuntaskan persoalan yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu. Ia menegaskan air bersih merupakan hak dasar warga yang tidak boleh diabaikan.
“Air ini merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama bagi warga Pinggir Papas yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari PDAM,” ujarnya, pada Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, gangguan distribusi air yang terus berulang menandakan ada persoalan mendasar dalam sistem manajemen maupun teknis distribusi PDAM.
“Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PDAM, karena keluhan warga seperti ini bukan yang pertama kali. Ini kesempatan bagi PDAM untuk berbenah dan memperbaiki kualitas layanannya,” tegasnya.
Agus juga menegaskan, jika dalam waktu dekat belum ada perubahan signifikan, pihaknya akan memanggil manajemen PDAM untuk meminta penjelasan resmi.
“Kami di Komisi II akan memanggil PDAM untuk mendengar langsung penjelasan dan mencari solusi konkret penyelesaiannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Pinggir Papas, H. Ubaid Abdul Hayat, mengaku warganya sudah cukup lama kesulitan mendapatkan air bersih dari PDAM.
“Sudah seminggu airnya benar-benar mati. Banyak warga mengadu. Bahkan kemarin ibu-ibu sudah siap datang ke PDAM, tapi saya tahan dulu karena ingin diselesaikan secara baik-baik,” ungkapnya.
“Kasihan masyarakat. Ini kebutuhan dasar, tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Sumekar, Febmi Noerdiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari sumber gangguan distribusi.
“Setiap hari tim kami turun. Kendalanya, titik kebocorannya belum ketemu,” jelas Febmi.
Ia mengatakan, PDAM telah menambah distribusi air dari Kalianget menuju wilayah terdampak. Sebagian dusun sudah mulai teraliri, meski tekanan air belum stabil. PDAM, lanjutnya, akan terus menelusuri kebocoran dan memastikan pasokan air bersih segera normal kembali.
“Kalau masih ada warga yang airnya belum keluar, mohon laporkan alamatnya ke kami supaya bisa langsung dicek,” tandasnya. (rf/s3)
Pemerintahan2 tahun agoDishub Jatim Targetkan Trans Jatim Koridor V Beroperasi, Mahfud Harap Ada Pembenahan Terminal
Rumpun2 tahun agoCegah Efek Negatif Nikah Usia Dini, Mahfud Minta Pemprov Jatim Gencarkan Sosialisasi
Pemerintahan2 tahun agoSumenep Buka Rekrutmen PPPK dan CPNS, Ini Formasi yang Dibutuhkan
Pendidikan2 tahun agoMahfud Sosialisasi Pendidikan Karakter, Bangun Kesadaran Generasi Muda
Rumpun2 tahun agoDi Pendopo Sumenep, Ratusan Anak Antusias Mengikuti Lomba Melukis dan Mewarnai
Opini2 tahun agoStatistik Kemiskinan
Opini2 tahun agoUpaya Mengelak dari Money Politics
Budaya2 tahun agoMerawat Budaya, Pemkab Sumenep Gelar Festival Klenengan Dolanan





















