Connect with us

Politik

Data ASN Bangkalan Tidak Sinkron, Ini Rekomendasi Komisi I DPRD

Published

on

PABIASA.COM, Bangkalan – Komisi I DPRD Bangkalan memberikan beberapa catatan penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bangkalan. Salah satu perhatian utama adalah besarnya beban belanja pegawai yang dinilai memberatkan postur Pendapatan dan Belanja Daerah (PPD).

“Kami meminta pemerintah Kabupaten Bangkalan ke depan untuk tidak terlalu terbebani dengan belanja pegawai. Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait kebenaran data Tenaga Harian Lepas (THL),” ujar Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, usai rapat bersama OPD terkait, Rabu (16/4/2025).

Ia juga menyoroti progres seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang akan memasuki tahap kedua pada April 2025. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang tidak tercatat dalam data per Januari 2025 sehingga tidak dapat mengikuti seleksi. Hal ini menjadi tanggung jawab OPD untuk memastikan akurasi data mereka.

Selain itu, Fadhur juga menyoroti keberadaan bangunan tempat ibadah baru untuk agama Buddha di Bangkalan yang belum memiliki izin resmi.

“Bangunan tersebut sudah selesai, tetapi izinnya belum dilalui. Kami mempertanyakan langkah dari Satpol PP, dan mereka menyebut masih menggunakan pendekatan persuasi,” jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menambahkan, terdapat ketidaksinkronan data Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan.

“Data yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbeda dengan jumlah pengeluaran anggaran untuk gaji. Selisih ini mencapai lima hingga sepuluh orang di beberapa OPD,” ujar Hakim.

Ia merekomendasikan agar pemerintah segera membangun sistem data terpadu untuk mengatasi ketidaksinkronan tersebut.

“Kami mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menciptakan sistem data tunggal yang dapat diakses oleh semua OPD agar tidak terjadi kerancuan administratif,” imbuhnya. (ek/s3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPRD Sumenep Minta Disnaker Perketat Pengawasan Pembayaran THR

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Sulahuddin, meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat memperketat pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar tidak ada perusahaan yang menunda, mencicil, atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar THR kepada pekerja.

THR, tambah dia, merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, ia meminta Disnaker tidak hanya sebatas memberikan imbauan.

“Jangan sampai ada THR terlambat, dicicil, atau pekerja tidak menerima haknya. Jika ada pelanggaran, Disnaker harus bertindak tegas,” ujar Sulahuddin di Sumenep, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai, pengawasan perlu disertai monitoring langsung ke perusahaan-perusahaan. Terutama bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki catatan keterlambatan dalam memenuhi hak pekerja.

Selain itu, Sulahuddin juga mendorong agar Disnaker membuka dan mengoptimalkan posko pengaduan. Layanan tersebut dinilai penting untuk menampung laporan pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan.

“Harus ada layanan pengaduan yang responsif. Pekerja jangan sampai bingung harus mengadu ke mana ketika haknya tidak dibayarkan,” tandasnya. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Holik Gerindra Ingatkan Bupati Fauzi Tak Salah Pilih Sekda

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Amggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik, mengingatkan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk tidak salah memilih sekretaris daerah (sekda) definitif.

Menurutnya, penetapan Sekda secara mutlak ada di tangan Bupati Fauzi. “Dia yang paling tahu, siapa dari tiga orang itu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Sekda Sumenep,” ujar Holik, Kamis (19/2/2026).

Politisi Gerindara tersebut mengungkapkan bahwa pejabat yang layak duduk di kursi sekda adalah sosok yang paham visi-misi bupati.

“Fauzi pernah menjadi wabup dan bupati dua periode. Tentu, dia sudah kenal dan tahu karakter tiga pejabat itu. Kami minta jangan sampai salah pilih, tendensius dan tidak objektif,” tuturnya.

“Jabatan sekda cukup krusial di pemerintahan. Kami berharap pilihan bupati terbaik untuk Sumenep ke depan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil seleksi lanjutan yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 20/PANSEL JPT PRATAMA-SMP/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, ada tiga nama calon sekdar. Di antaranya, (1) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Chainur Rasyid, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan (3) R. Abd Rahman Riadi, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rzl/s3)

Continue Reading

Politik

Agus DPRD Sumenep Minta PDAM Sumekar Bergerak Cepat Atasi Krisis Air di Pinggir Papas

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Keluhan warga soal macetnya air bersih di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, mendapatkan atensi serius dari legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Agus Hariyanto, mendesak PDAM Sumekar segera menuntaskan persoalan yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu. Ia menegaskan air bersih merupakan hak dasar warga yang tidak boleh diabaikan.

“Air ini merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama bagi warga Pinggir Papas yang sepenuhnya bergantung pada pasokan dari PDAM,” ujarnya, pada Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, gangguan distribusi air yang terus berulang menandakan ada persoalan mendasar dalam sistem manajemen maupun teknis distribusi PDAM.

“Semoga ini menjadi bahan evaluasi bagi manajemen PDAM, karena keluhan warga seperti ini bukan yang pertama kali. Ini kesempatan bagi PDAM untuk berbenah dan memperbaiki kualitas layanannya,” tegasnya.

Agus juga menegaskan, jika dalam waktu dekat belum ada perubahan signifikan, pihaknya akan memanggil manajemen PDAM untuk meminta penjelasan resmi.

“Kami di Komisi II akan memanggil PDAM untuk mendengar langsung penjelasan dan mencari solusi konkret penyelesaiannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pinggir Papas, H. Ubaid Abdul Hayat, mengaku warganya sudah cukup lama kesulitan mendapatkan air bersih dari PDAM.

“Sudah seminggu airnya benar-benar mati. Banyak warga mengadu. Bahkan kemarin ibu-ibu sudah siap datang ke PDAM, tapi saya tahan dulu karena ingin diselesaikan secara baik-baik,” ungkapnya.

“Kasihan masyarakat. Ini kebutuhan dasar, tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Sumekar, Febmi Noerdiansyah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengecekan di lapangan untuk mencari sumber gangguan distribusi.

“Setiap hari tim kami turun. Kendalanya, titik kebocorannya belum ketemu,” jelas Febmi.

Ia mengatakan, PDAM telah menambah distribusi air dari Kalianget menuju wilayah terdampak. Sebagian dusun sudah mulai teraliri, meski tekanan air belum stabil. PDAM, lanjutnya, akan terus menelusuri kebocoran dan memastikan pasokan air bersih segera normal kembali.

“Kalau masih ada warga yang airnya belum keluar, mohon laporkan alamatnya ke kami supaya bisa langsung dicek,” tandasnya. (rf/s3)

Continue Reading

Trending