Connect with us

Rumpun

Banjir Landa Perkotaan Banyuwangi, DPRD Minta Pemkab Segera Cari Solusi

Published

on

PABIASA.COM, Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk segera mencari solusi mengatasi banjir yang melanda beberapa wilayah di perkotaan Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Hujan deras selama 3 jam sejak pukul 16:00 WIB membuat seluruh kawasan Kota Banyuwangi banjir.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan, pihaknya berulang mengingatkan pemkab untuk mencari solusi yang baik gunan penanganan banjir di Banyuwangi kota.

Penanganan banjir di Banyuwangi harus dilakukan secara serius. Jika tidak segera tanggulangi secara baik, dikhawatirkan banjir di Banyuwangi akan semakin parah. “Kami sudah sering kali mengingatkan Pemkab Banyuwangi agar menyiapkan solusi jangka panjang atas bencana banjir ini,” ujar Made.

Ia juga menjelaskan, tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan adanya alih fungsi lahan di bagian hulu, sehingga daya serap tanah terhadap air hujan semakin berkurang.

Sementara di bagian hilir, banyak lahan persawahan produktif yang beralih fungsi menjadi area perumahan.
Kondisi perkotaaan ini diperparah dengan drainase yang kurang lancar. Selain karena sampah sumbatan, juga endapan sedimen. Pada saat debit air bertambah, air akan meluber ke jalan dan pemukiman.

“Drainase di perkotaan sudah banyak yang kurang terawat,” terang Made.

Pemkab seharusnya, tambah Made, bisa merekonstruksi sistem drainase agar memiliki kapasitas yang lebih besar. Opsi lain yang bisa dilakukan adalah membuat sumur resapan air untuk meminimalkan banjir di wilayah perkotaan.

“Jika drainase kapasitasnya tidak diperbesar, aliran air ketika hujan dengan intensitas tinggi akan meluber ke jalan dan pemukiman warga, itu sudah sering terjadi di kota Banyuwangi ketika intensitas hujan tinggi,” ucapnya.

Normalisasi sungai, drainase dan penataan sistem pembuangan air yang lebih baik juga harus dilakukan. Sungai yang melintas di perkotaan semakin dangkal akibat sedimentasi dari erosi di bagian hulu.

“Sehingga perlu dilakukan pengerukan sedimen agar aliran sungai menjadi lancar,” tuturnya. (ar/s3)

Rumpun

Bupati Sumenep Minta Pengelola Wisata Tingkatkan Pelayanan dan Jaga Kebersihan

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta pengelolaan destinasi wisata mningkatkan pelayanan, baik dari kelengkapan fasilitas maupun kebersihan lingkungan, agar pengunjung merasa nyaman.

Menurut Fauzi, kelengkapan fasilitas hingga kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting untuk menarik minat wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

“Pengelolaan yang baik itu penting,” ujar Fauzi di Sumenep, Jumat (15/5/26).

Kabupaten Sumenep, lanjut dia, memiliki banyak potensi wisata menarik dan beragam. Ia menegaskan, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara maksimal dan profesional agar mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata unggulan.

Fauzi juga mendorong Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) untuk melakukan pengawasan serta pengecekan lapangan secara berkala untuk memastikan seluruh destinasi wisata tetap terjaga kualitasnya.

“Jika wisata dikelola dengan baik, maka pengunjung akan merasa nyaman dan tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi warga sekitar,” terangnya.

Fauzi berharap, seluruh pihak, baik pengelola maupun masyarakat, ikut menjaga kebersihan dan mendukung pengembangan sektor pariwisata demi kemajuan daerah. (rzl/s3)

Continue Reading

Rumpun

Perdana, PMII Universitas PGRI Sumenep Gelar Nobar Pesta Babi

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Sumenep menggelar Nonton Bareng dan Diskusi Film Dokumentar Pesta Babi di Cafe Kancakona, Babbalan, Batuan Sumenep, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Para peserta, dari kalangan mahasiswa dan orang tua, berkumpul untuk menyaksikan dan mendiskusikan film yang menampilkan potret nyata ketimpangan di Papua.

Ketua Komisariat PMII Universitas PGRI Sumenep, Diky Alamsyah, menyampaikan, gelaran film Pesta Babi bagian dari kaderisasi untuk memupuk intelektualitas terhadap anggota dan kader. Menurutnya, gelaran nobar ini sengaja dibuka untuk umun supaya masyarakat sadar, ada ketimpangan sosial yang terjadi di Papua.

“Kami menginginkan adanya kegiatan dapat membuat forum diskusi di Kabupaten Sumenep dalam menyerap isu baru yang terjadi di tanah Papua,” ungkapnya.

Diky menegaskan, sempat ada dari pihak kepolisian yang juga turut hadir, akan tetapi tidak sampai membubarkan berlangsungnya acara tersebut.

“Mereka hanya datang turut memantau jalannya diskusi pada malam ini, dan alhamdulillah diskusi berjalan secara khidmat tanpa gangguan sedikitpun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menyampaikan, film ini menyajikan kegiatan eksploitasi lahan demi kepentingan kaum elit, tanpa melihat siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Menurutnya, tindakan pemerintah dalam membuka lahan besar-besaran untuk kepentingan proyek strategis nasional tanpa memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyrakat adat Papua dan hewan endemik di dalamnya.

“Ini adalah contoh sistem pemerintahan Indonesia yang kembali mengingatkan kita pada masa kolonialisme,” ujarnya.

Ia menambahkan, film Pesta Babi membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara.

“Diskusi ini sangat penting agar kita di Sumenep. Tidak hanya memahami teori keadilan sosial, tapi juga mampu mengkontekstualisasikannya dalam realitas bangsa yang nyata,” ungkapnya.

Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Sumenep, Wilda Rusaili, menyatakan, film Pesta Babi mengingatkan dirinya tentang masa kolonialisme yang otoritarian, tanpa memikirkan ulang kebijakan yang berbasis kepentingan rakyat.

“Film mengajak kita berpikir sejenak tentang penguasa dalam hal ini pemerintah snegara yang masih belum bisa berpihak pada kaum kecil,” ujarnya.

“Adanya film ini kita harus sadar dalam melihat kekejaman pemerintah terhadap masyrakat adat Papua,” imbuhnya.

Wilda mendorong mahasiswa, aktivis, pemuda dan masyarakat sipil supaya tidak diam membela hak rakyat, membela kebenaran dan melawan tirani.

“Jaga hutan dari tangan orang yang serakah. Setidaknya kita mampu membangun gerakan kolektif mendukung saudara kita di Papua, supaya tanah adatnya tidak dijadikan korban atas proyek strategis nasional,” pungkasnya. (zai/s3)

Continue Reading

Rumpun

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep: Ramadan Mengajarkan Kita Jadi Pribadi Sederhana

Published

on

PABIASA.COM, Sumenep – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, tampak anggun dan elegan dengan balutan busana sederhana.

Hal itu tampak dalam acara bukan bersama yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pejabat, serta tamu undangan di Pendopo Agung Keraton, Jumat (27 /2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi dalam memperkuat sinergi menuju Sumenep yang bermartabat dan religius.

Menurut dr. Erliyati, puasa Ramadan mengajarkan akan pentingnya kesederhanaan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memajukan Kabupaten Sumenep.

“Puasa Ramadan mengajak kita jadi pribadi yang sederhana, pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa silaturahmi yang dikemas dalam buka bersama ini menjadi sarana strategis untuk mempererat ukhuwah.

“Alim ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, kerukunan serta stabilitas sosial di tengah masyarakat,” ujar Fauzi.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai.

“Pemerintah daerah sangat membutuhkan doa dan dukungan para alim ulama serta tokoh masyarakat, agar setiap pelaksanaan program pembangunan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (mns/s3)

Continue Reading

Trending